DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi segera menebus kuota yang dimiliki. Hal ini agar musim tanam berikutnya seluruh kuota terserap secara maksimal dan proses tanam tidak terhambat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengumumkan bahwa pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus. Pupuk Indonesia mengimbau petani yang terdaftar untuk menebus pupuk bersubsidi hanya di kios pupuk lengkap (KPL) resmi di wilayah masing-masing.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selain mendorong kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i-Pubers, Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi.

DIALEKSIS.COM.COM | Redelong - Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Bener Meriah mencapai 7,2 juta kilogram dengan rincian 1,5 juta kilogram pupuk urea dan 5,7 juta kilogram pupuk jenis NPK yang akan didistribusikan untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK pupuk bersubdisi tahun 2024 di daerah tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri memantau distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemantauan dilakukan selama 23-26 Mei 2023.

“Tujuan kegiatan ini agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan,” ujar anggota Satgassus Herbert Nababan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, memperingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ia menegaskan jika pondasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa data RDKK tidak sinkron sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka celah itu akan semakin membuka kesempatan penyelewengan pupuk bersubsidi di Indonesia.